[OPINI] Gempa NTT dan Kebiasaan Buruk Kita: Tanggap Darurat Jago, Mitigasi Amatir

Ketika Angka Jadi Rutinitas

Sebelas hari setelah gempa M7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur, angka-angka barunya masih terus diperbarui seperti laporan cuaca: 103 orang meninggal dunia, 1.666 luka-luka, dan 185.131 warga masih hidup di tenda pengungsian. Lebih dari tujuh ribu gempa susulan tercatat, dan guncangan kecil diproyeksikan masih akan terus terasa tiga sampai empat minggu ke depan. Yang mengkhawatirkan bukan cuma angkanya, tapi betapa cepat kita — publik, media, bahkan sebagian pejabat — terbiasa dengan ritme “update korban” ini, seolah bagian normal dari kalender bencana Indonesia.

Bantuan Datang, tapi Pertanyaannya Selalu Sama

Pemerintah lewat BNPB sudah mengumumkan skema bantuan rumah: Rp15 juta untuk rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan pembangunan ulang untuk rusak berat. Di atas kertas ini terdengar sigap. Tapi siapa pun yang mengikuti pola bencana besar di Indonesia — dari Lombok, Palu, Cianjur, sampai sekarang NTT — tahu skema serupa selalu diumumkan cepat, lalu pencairannya baru terjadi setelah verifikasi teknis yang bisa memakan berbulan-bulan. Pertanyaan yang jarang dijawab tuntas: kenapa negara yang duduk di cincin api paling aktif di dunia ini selalu masuk mode reaktif dengan skema bantuan yang dirakit ulang dari nol tiap kali gempa besar terjadi, alih-alih punya dana siaga bencana permanen yang tinggal dicairkan?

Mitigasi Bukan Slogan, tapi Infrastruktur

Fokus liputan hari-hari terakhir nyaris seluruhnya soal jumlah korban dan bantuan, nyaris tidak ada yang menyoal kenapa ribuan rumah di NTT rontok semudah itu diguncang M7,7. NTT bukan wilayah yang baru dikenal rawan gempa. Tapi standar bangunan tahan gempa untuk rumah warga di luar Jawa masih jauh dari wajib, apalagi ditegakkan. Bandingkan dengan Jepang, yang gempa M5,9 saja hanya menyebabkan sejumlah warga luka-luka tanpa korban jiwa massal berkat kode bangunan ketat yang disiplin diterapkan puluhan tahun. Selisihnya bukan soal kekuatan gempa, tapi sejauh mana negara mau berinvestasi di pencegahan, bukan cuma respons.

Trauma yang Tidak Selesai dengan Tenda

Dengan lebih dari tujuh ribu gempa susulan dan gejala trauma psikologis yang mulai dilaporkan, penanganan bencana ini tidak boleh berhenti di logistik makan-minum dan tenda darurat. Dukungan kesehatan mental untuk anak-anak dan lansia yang trauma oleh guncangan berulang idealnya jadi bagian eksplisit rencana tanggap darurat — bukan urusan susulan yang baru dipikirkan kalau ada laporan kasus serius.

Yang Sebenarnya Kita Butuhkan

Bantuan Rp15-30 juta per rumah penting dan patut diapresiasi. Tapi bencana sebesar ini semestinya jadi titik evaluasi menyeluruh, bukan cuma soal kecepatan pencairan dana. NTT butuh peta rawan gempa yang benar-benar dipakai dalam tata ruang, standar bangunan yang ditegakkan bukan sekadar diedarkan, dan dana siaga bencana yang tak perlu dirakit ulang tiap kali bumi berguncang. Kalau tidak, kita hanya menulis opini serupa lagi setelah gempa besar berikutnya — hanya beda nama provinsi.

Artikel opini ini diolah dari sumber detikNews dan BNPB, 26 Agustus 2026.