Hadapi Kemarau, Pemerintah Percepat Bantuan 30 Kg Beras untuk 33,2 Juta Keluarga dan Siapkan 1 Juta Ton Beras Subsidi

Pemerintah mempercepat sejumlah kebijakan pangan untuk menjaga daya beli masyarakat dan menahan laju kenaikan harga kebutuhan pokok di tengah musim kemarau dan masa paceklik yang mulai berdampak pada harga pangan. Paket intervensi mencakup rapel bantuan beras 30 kilogram, tambahan 1 juta ton beras subsidi SPHP, hingga pasokan jagung murah bagi peternak.

Kunjungan Kerja di Lampung Selatan, Bantuan Beras Dirapel

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah mengambil langkah antisipasi karena harga sejumlah kebutuhan pokok mulai merangkak naik akibat musim kering. “Karena sekarang lagi musim kering, musim peceklik, harga mulai sedikit-sedikit naik. Oleh karena itu pemerintah mengambil langkah untuk menghadapi kondisi tersebut,” kata Zulkifli saat kunjungan kerja bersama Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Desa Pisang, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Jumat (11/9).

Langkah utama adalah mempercepat penyaluran bantuan pangan beras yang sebelumnya dijadwalkan bertahap untuk periode Juli-September. Jatah tiga bulan itu — masing-masing 10 kilogram per bulan — dirapel dan disalurkan sekaligus 30 kilogram pada September. “Harusnya Juli, Agustus, September itu 10 kilogram, tetapi sekarang September akan kita selesaikan sekaligus 30 kilogram,” ujar Zulkifli. Bantuan menyasar sekitar 33,2 juta keluarga penerima manfaat yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 4, berdasarkan database DTSEN (data diupdate per 10 Juli 2026).

Bantuan Dilanjutkan sampai Desember, Rekor Alokasi 2,6 Juta Ton

Pemerintah tidak menghentikan program setelah penyaluran Juli-September rampung. Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan agar bantuan pangan beras kembali diberikan untuk Oktober, November, dan Desember 2026 — masing-masing keluarga tetap memperoleh 10 kilogram per bulan, atau total 30 kilogram untuk tiga bulan, dengan total kebutuhan sekitar 1 juta ton beras.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut program bantuan pangan beras 2026 jadi alokasi terbesar sejak diluncurkan pada 2023, dengan total alokasi mencapai 2,6 juta ton sepanjang tahun untuk 33,24 juta keluarga penerima manfaat — terdiri dari 664 ribu ton (Februari-Maret), 997 ribu ton (Juli-September), dan 997 ribu ton (Oktober-Desember). Anggaran khusus untuk tahap kedua (Juli-September) tercatat Rp17,52 triliun. Angka ini melampaui rekor sebelumnya pada 2024: 22 juta penerima manfaat dengan total 1,9 juta ton selama 10 bulan.

1 Juta Ton Beras SPHP, Tepung dan Jagung untuk UMKM-Peternak

Selain bantuan gratis, pemerintah menyiapkan sekitar 1 juta ton beras medium via program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), yang disalurkan pada Oktober-Desember 2026 dengan harga sekitar Rp12.000-Rp12.500 per kilogram — ditujukan untuk masyarakat yang masih mampu membeli namun butuh harga lebih terjangkau. Bapanas mencatat realisasi SPHP 2026 sudah mencapai 758 ribu ton dari alokasi awal 828 ribu ton (91,55%), sehingga pemerintah memutuskan menambah pasokan.

Pemerintah turut menyiapkan sekitar 380 ribu ton beras Bulog dengan mutu rendah akibat penyimpanan untuk dilelang kepada industri pengolahan dengan harga minimal Rp11.000 per kilogram agar didjadikan tepung — ditujukan untuk pelaku usaha tepung dan UMKM seperti perajin-perajin kue. Selain itu, 150 ribu ton tambahan jagung SPHP disiapkan dari stok Bulog untuk peternak unggas skala mikro dan kecil, bukan industri pakan besar, guna menjaga keberlanjutan produksi telur dan daging — kebijakan yang dianggap penting seiring meningkatnya kebutuhan komoditas peternakan akibat program Makan Bergizi Gratis.

Strategi Hadapi Kemarau Panjang

Rangkaian intervensi pangan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah menghadapi kemarau panjang yang menekan produksi pada musim gadu. Dengan kombinasi bantuan langsung, operasi pasar, pengelolaan stok Bulog, serta dukungan bagi peternak, pemerintah berharap pasokan tetap terjaga dan lonjakan harga pangan terpreveni hingga memasuki musim panen berikutnya — menjaga harga kebutuhan pokok terkendali, daya beli masyarakat terjaga, dan inflasi tetap stabil selama musim kemarau berlangsung.