Menolak Utang IMF: Kedaulatan Fiskal atau Sekadar Panggung Politik?

Di penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, 31 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan yang langsung jadi bahan perbincangan: Indonesia menolak tawaran pinjaman dari IMF senilai Rp532,4 triliun. “Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF,” katanya. Narasinya sederhana dan menggugah secara politik — negara besar tak perlu mengemis utang. Tapi di balik kalimat yang enak didengar itu, ada pertanyaan yang lebih penting: apakah ini benar-benar kedaulatan fiskal, atau sekadar simbol yang belum tentu ditopang angka yang solid?

Simbol Kedaulatan di Tengah Ketidakpastian Global

Menolak pinjaman IMF punya bobot historis khusus bagi Indonesia. Trauma krisis 1998 dan kondisionalitas ketat IMF kala itu masih membekas di memori kolektif kebijakan ekonomi nasional. Maka ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa ia menolak tawaran itu langsung di Washington DC — dengan alasan “anggaran kita cukup baik” dan bantalan fiskal Rp420 triliun — pesannya jelas: Indonesia ingin dilihat sebagai negara yang berdiri di atas kakinya sendiri, bukan negara yang bergantung pada lembaga multilateral yang dulu identik dengan intervensi dan resep pahit.

Angka Besar yang Belum Semuanya Bisa Diverifikasi Publik

Namun klaim kedaulatan ini bertumpu pada sejumlah angka yang perlu diperlakukan dengan hati-hati. Prabowo menyebut penghematan pemerintah dari berbagai sektor mencapai lebih dari Rp200 triliun per tahun, mendekati Rp300 triliun. Angka sebesar itu, kalau benar, semestinya tercermin jelas di laporan realisasi APBN — bukan cuma di pidato. Masalahnya, publik jarang mendapat rincian dari mana persisnya penghematan itu berasal, sektor mana yang paling berkontribusi, dan apakah angka itu dihitung dari basis yang sama tiap tahun. Klaim besar tanpa jejak audit yang mudah diakses publik gampang jadi retorika, bukan bukti.

BUMN Dibubarkan, tapi Efisiensi Butuh Lebih dari Niat

Bagian dari strategi ini adalah rencana menutup sekitar 700 BUMN hingga akhir 2026, dengan estimasi penghematan Rp50 triliun dari penutupan 290 BUMN yang merugi. Ini langkah yang secara prinsip masuk akal — banyak BUMN kecil memang sudah lama jadi beban, bukan aset. Tapi pembubaran massal semacam ini menyimpan risiko tersendiri: nasib karyawan, kewajiban utang BUMN yang belum lunas, dan potensi aset yang justru “menguap” dalam proses likuidasi yang tergesa. Menutup badan usaha jauh lebih mudah diucapkan di panggung ketimbang dieksekusi rapi tanpa korban kolateral.

Independensi Fiskal Bukan Sekadar Menolak Tawaran

Yang perlu digarisbawahi: menolak satu tawaran pinjaman bukan otomatis berarti negara sudah mandiri secara fiskal. Kedaulatan ekonomi yang sesungguhnya diuji lewat konsistensi — apakah defisit terkendali, apakah rasio utang terhadap PDB tetap sehat, apakah penerimaan pajak tumbuh organik, bukan cuma lewat manuver satu kali yang mudah dijadikan judul berita. Prabowo sendiri membuka pintu untuk berutang di masa depan, asal “bunganya sekecil mungkin” — artinya ini bukan penolakan utang secara prinsip, melainkan soal harga dan syarat. Itu keputusan yang wajar secara bisnis, tapi jauh dari narasi “kita tak butuh siapa-siapa” yang terlanjur beredar di media.

Kesimpulan: Simbol yang Perlu Dikawal Datanya

Menolak tawaran IMF adalah keputusan yang sah dan bisa dibenarkan kalau memang bantalan fiskal negara sesehat yang diklaim. Tapi simbol kedaulatan tanpa transparansi angka berisiko jadi sekadar pemanis komunikasi politik. Publik — dan media — punya kepentingan untuk terus menagih rincian: dari mana Rp300 triliun penghematan itu benar-benar berasal, bagaimana nasib pegawai 700 BUMN yang dibubarkan, dan apakah “kedaulatan fiskal” ini akan diuji konsisten di tahun-tahun mendatang, bukan cuma jadi headline sesaat di sela Muktamar NU.

Baca juga: Sewa 100 Tahun: Ketika Kedaulatan Migas Jadi Agunan Geopolitik untuk kabar menarik lainnya.

Dilansir dari Okezone Economy.