[OPINI] Bus dari Pati ke Senayan: Ongkos yang Harus Ditanggung Sendiri demi Didengar

Tuntutan yang Sebenarnya Bukan Perkara Baru

RUU Perampasan Aset bukan wacana baru. Draf undang-undang ini sudah mengendap di meja DPR bertahun-tahun, meski berulang kali disebut instrumen paling ampuh mengembalikan uang rakyat dari tangan koruptor tanpa menunggu vonis pidana rampung. Kalau isu ini memang seurgent yang diklaim banyak pihak, pertanyaan yang pantas diajukan bukan ke Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), tapi ke DPR sendiri: kenapa butuh rombongan bus dari Pati, bukan cukup rapat kerja komisi, untuk akhirnya mendorong pembahasan bergerak?

Rekening Diblokir, Bus Dicegat: Pola yang Patut Dicurigai

Jauh sebelum konvoi berangkat, rekening bank dan akun TikTok sejumlah aktivis Pati sempat diblokir mendadak tanpa penjelasan jelas. Kini menjelang aksi, empat bus rombongan warga Pati dilaporkan sempat dicegat aparat dalam perjalanan ke Jakarta. Koordinator AMPB, Botok (Supriyono), bahkan sebelumnya pernah dijerat kasus hukum terkait aksi serupa di daerah. Satu-dua kejadian bisa dianggap kebetulan administratif. Tapi ketika pemblokiran rekening, penjeratan hukum pada koordinator, dan pencegatan di jalan terjadi berurutan menjelang satu aksi yang sama, publik berhak curiga ini bukan kebetulan — melainkan pola intimidasi halus terhadap warga yang cuma ingin menagih janji legislasi.

Dialog vs Turun Jalan: Bukan Soal Mana yang Benar

Bamus Betawi lewat Ketua Umumnya, Eki Pitung, menyarankan dialog ketimbang demonstrasi jalanan, dengan alasan legislasi butuh proses matang bukan tekanan massa. Argumen ini tak sepenuhnya salah — tapi terasa timpang kalau diarahkan cuma ke rakyat Pati, bukan ke DPR yang sudah bertahun-tahun punya ruang dialog formal tanpa hasil konkret. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengambil sikap lebih realistis: mempersilakan aksi selama damai, sembari menyiapkan pengamanan dan bantuan logistik penginapan. Sikap ini yang semestinya jadi standar — bukan menyalahkan cara rakyat menyampaikan aspirasi, tapi mempertanyakan kenapa jalur formal terasa begitu tak berdaya sampai warga harus naik bus semalaman.

Kesimpulan: Kalau RUU-nya Jelas, Kenapa Harus Sampai Begini

Rumor penyanderaan anggota DPR yang beredar di media sosial menjelang aksi ini pantas dikhawatirkan, tapi juga gampang jadi alat menggeser fokus dari substansi tuntutan ke soal keamanan semata. Yang perlu ingat: warga Pati tidak menuntut sesuatu yang eksotis atau di luar konstitusi — mereka menagih legislasi yang sudah lama dijanjikan negara sendiri. Kalau DPR benar-benar serius soal RUU Perampasan Aset, cara paling murah dan bermartabat untuk membuktikannya bukan lewat pengamanan ekstra di hari aksi, melainkan lewat jadwal pengesahan yang jelas — sebelum rakyat harus naik bus lagi ke Jakarta tahun depan dengan tuntutan yang sama persis.