3 ASN Dinas Pertanian Jayawijaya Tewas Ditembak KKB di Papua Pegunungan, DPR Desak TNI-Polri Bertindak Tegas

Sebanyak tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, tewas ditembak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada Rabu, 9 September 2026, di Distrik Muliama, sekitar 20 kilometer dari Wamena. Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh meminta TNI dan Polri bergerak cepat mengusut kasus dan menindak tegas para pelakunya.

Kejadian di Distrik Muliama

Penembakan terjadi saat rombongan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya sedang dalam perjalanan kembali menuju Wamena setelah mengantar bantuan pangan berupa ternak babi kepada masyarakat di Kampung Kimbim, Distrik Asologaima. Di adangan di Distrik Muliama, tiga ASN menjadi korban penembakan hingga tewas: Aprida Rapi, Alfonsius Albinus Meha, dan Wili Mbuik.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Irjen Pol. Faizal Ramadhani, mengatakan bahwa berdasarkan penyelidikan sementara, pelaku diduga berasal dari KKB Kodap III Ndugama. Aparat keamanan masih melakukan pendalaman investigasi untuk mengungkap pelaku, jaringan, serta motif di balik penembakan.

Duka Keluarga Wili Mbuik

Kesedihan mendalam dirasakan keluarga besar Wili Mbuik, pegawai Dinas Pertanian yang baru melaksanakan tugas selama dua bulan setelah SK pengangkatannya terbit. Johanis Baba, perwakilan keluarga dan om kandung, menyampaikan duka dan kekhawatiran keluarga, yang kini juga menerima teror melalui telepon dari nomor ponsel milik korban yang diambil pelaku.

“Kami sebagai keluarga, saya mewakili keluarga sebagai om kandung, sangat sedih dan sangat kecewa dengan kejadian ini. Kami merasa sangat sedih dan merasa kehilangan harapan kami sebagai keluarga,” kata Johanis Baba, Jumat (11/9/2026). “Ini adalah anak kami yang menjadi tulang punggung keluarga. Setiap bulan selalu kirim uang untuk ayahnya di Rote,” ujar dia dengan suara bergetar.

DPR Desak Tindakan Tegas

Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban sekaligus menekankan bahwa aksi kekerasan tersebut merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak boleh dibiarkan terus berulang. “Aparat TNI dan Polri harus bergerak cepat mengusut kasus ini dan menindak tegas para pelakunya,” katanya.

Oleh Soleh menambahkan bahwa penanganan KKB tidak cukup dilakukan secara parsial atau kasus per kasus. Pemerintah bersama TNI dan Polri perlu menyusun strategi komprehensif dengan sasaran, tahapan, indikator, serta evaluasi yang jelas — sebuah roadmap (peta jalan) pemberantasan KKB di Papua, supaya langkah negara tidak hanya muncul ketika ada kasus.

“Sudah berulang kali mereka melakukan kekerasan dan pembunuhan. Negara tidak boleh terus berada dalam posisi reaktif setiap kali terjadi korban,” katanya.